Kosmopolitan: Jurnal Sosial, Hukum, Politik, dan Humaniora

Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Melalui Pendekatan Kearifan Lokal di Aceh

Bagus Permana — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Konflik tanah wakaf di Aceh terus terjadi akibat lemahnya administrasi pertanahan, tumpang tindih regulasi, dan perbedaan interpretasi antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji efektivitas mekanisme kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf, dengan fokus pada peran musyawarah gampong, tokoh adat, dan pengurus lembaga wakaf. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di dua gampong di Kota Banda Aceh, yaitu Gampong Alue Naga (Kecamatan Syiah Kuala) dan Gampong Geuceu Meunara (Kecamatan Jaya Baru), yang dipilih karena memiliki karakter sengketa wakaf yang berbeda. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam informan, observasi partisipatif selama delapan minggu, dan telaah dokumen resmi pertanahan dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah gampong yang difasilitasi tuha peut dan keuchik mampu menyelesaikan sengketa secara damai dengan legitimasi sosial yang lebih tinggi dibanding jalur litigasi formal. Keberhasilan ini didorong oleh otoritas moral tokoh adat, prinsip penyelesaian yang restoratif, dan keterlibatan aktif semua pihak dalam perumusan kesepakatan. Namun, mekanisme adat memiliki batas yang jelas: ketika akar sengketa bersifat teknis-administratif seperti kesalahan koordinat dokumen negara, diperlukan kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan pengakuan hukum formal atas putusan adat, perbedaan tafsir syarat wakaf, dan belum adanya kerangka sistematis untuk mengintegrasikan ketiga sistem hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara mekanisme adat, hukum nasional, dan hukum Islam bukan sekadar ideal normatif, melainkan kebutuhan praktis yang mendesak untuk mencegah sengketa berulang dan menjamin keberlanjutan pengelolaan tanah wakaf di Aceh.

Pendekatan Sosial Budaya dalam Membangun Sekolah Unggul

Cut Yuni Nurul Hajjina — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Sekolah unggul tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam membangun karakter, budaya sosial, dan nilai kemanusiaan peserta didik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi pendekatan sosial budaya dalam membangun sekolah unggul pada sekolah berbasis Turki di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Partisipan penelitian terdiri atas dua orang yang dipilih secara purposive, yaitu seorang guru dan seorang pembina asrama yang terlibat langsung dalam aktivitas sosial budaya sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai aktivitas sosial budaya seperti sohbet, himmet, market day, pembelajaran budaya Turki, dan pembinaan karakter di asrama berkontribusi terhadap pembentukan karakter siswa, peningkatan kepedulian sosial, disiplin, toleransi, dan wawasan global peserta didik. Integrasi budaya Turki dengan budaya Aceh dan nilai-nilai Islam membentuk budaya sekolah yang positif dan mendukung terciptanya sekolah unggul yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan karakter siswa secara holistik.

Evaluasi Collaborative Governance dalam Pengelolaan Transportasi Darat: Analisis Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Efektivitas Layanan

Vianca Naila Chandra, Remi Kasmizar, Afrijal — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Transportasi darat merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengelolaannya. Kompleksitas permasalahan transportasi menyebabkan pemerintah tidak dapat bekerja secara mandiri sehingga diperlukan pendekatan collaborative governance untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam pengelolaan transportasi darat melalui kajian mengenai konsep kolaborasi, peran pemangku kepentingan, efektivitas pelayanan, tantangan implementasi, serta strategi peningkatan kolaborasi. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance mampu meningkatkan koordinasi dan sinergi antar stakeholder, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi dalam penyelenggaraan transportasi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kepentingan, lemahnya koordinasi, keterbatasan partisipasi, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, pembangunan kepercayaan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi stakeholder agar pelayanan transportasi darat dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.